FAQ

Frequently Asked Questions (Kumpulan Pertanyaan yang Sering Diajukan)

Q : Bagaimana jika terjadi perbedaan antara harga pasar dengan standarisasi dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ?

A : Pengadaan harus mengacu pada harga pasar. Dalam penyusunan HPS, standarisasi menjadi salah satu referensinya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penetapan HPS :
1. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung (overhead cost).
3. Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.
4. Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
5. HPS digunakan sebagai:
a. alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.
6. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara.
7. Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing, dan Tender pekerjaan terintegrasi.
8. Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
a. pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
b. pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.

Q : Apakah diperbolehan menerima honorarium untuk orang yang sama tetapi dengan 2 jabatan berbeda (bersinggungan) ?

A : Tidak Boleh. Hanya boleh menerima yang jumlah honorariumnya paling besar saja. Landasannya adalah :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyebutkan “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) menyebutkan : “Keuangan daerah dikelola secara tertib terhadap peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

 

Q :Bagaimana jika item Pembayaran Honorarium tidak terdaftar di Standarisasi ?

A : Langkah yang perlu dilakukan :

  1. Mengajukan honorarium kegiatan yang dimaksud kepada tim Standarisasi
  2. Dibuatkan SK Gubernur beserta lampiran besaran honorarium

Acuannya ialah Surat Edaran Sekretaris Daerah Kalimantan Utara tentang Pedoman Penyusunan RKA Perubahan SKPD Tahun Anggaran 2017 menyatakan bahwa “Pembayaran Honorarium dapat dilakukan jika sekurang-kurangnya melibatkan 3 SKPD terkait/lembaga teknis dan diatur/ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara”.

Q : Apakah boleh mengikuti bimtek yang dilaksanakan oleh lembaga non pemerintah ?

A : Tidak boleh. Dalam Pergub diatur bahwa kursus/Bimtek yang boleh diikuti ASN hanyalah bimtek yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah. Sebelum pelaksanaan bimtek, harus mengadakan MOU dulu dari lembaga pemerintah. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara nomor 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara Pasal 20 menyatakan “Lembaga Penyelenggara Diklat/Bimtek adalah Lembaga Pemerintah (Badan Diklat Pemerintah/Kementrian/Nonkementrian/Perguruan tinggi yang terakreditasi)”.

Q : Apakah jawaban atas temuan LHP harus diserahkan ke Inspektorat ?

A : Iya. Temuan yang ada di LHP yang telah dijawab agar segera diserahkan ke Inspektorat. Dalam Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan / Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pasal 11 disebutkan : “Setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan inspektorat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara wajib ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh SKPD yang bersangkutan.”

Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pasal 3 ayat (3) menyatakan “tindak lanjut Hasil pemeriksaan wajib disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.”

Q : Bagaimana pelaksanaan kegiatan jika banyak item dari kegiatan tersebut yang tidak tercover dalam DPA ?

A : Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) perubahan masih bisa dilaksanakan maka bisa diajukan penambahan item belanjannya pada DPA Perubahan. Apabila Pengajuan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) perubahan sudah tidak bisa dilaksanakan maka tetap harus mengikuti DPA yang ada.

 

Q : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban SPPD yang sesuai dengan ketentuan ?

A : Pada lampiran Surat Edaran Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 900/227/Keu III/IX/2014 terkait Perjalanan Dinas :

  1. Surat perintah Tugas/ surat Tugas (jika perjalanan dilakukan banyak orang, dalam lebar SPT/ST dicantumkan nama-nama yang melakukan perjalanan dinas)
  2. SPPD yang telah disahkan (divisum) oleh pejabat minimal setara Eselon IV atau manager tempat diselenggarakannya acara (SPPD dibuat permasing-masing pegawai yang melakuan perjalanan dinas)
  3. Rekapitulasi Biaya Perjalanan dias,yang memuat daftar Penerima (jika lebih dari 1 orang).
  4. Laporan tertulis hasil perjalanan, paling lambat7 hari kalender, kepada pejabat yang memberi perintah.
  5. Tiket dan boarding pass atas nama perorangan (untuk perjalanan dinas menggunakan pesawat)
  6. Kuitansi Hotel/Penginapan atau perhitungan penggantian tidak menginap di hotel
  7. Pernyataan tempat menginap jika tidak menginap di hotel.
  8. Daftar pengeluaran Rill (untuk pengeluaran tidak dapat memperoleh bukti/kwitansi pembayaran) yang disetujui oleh atasan langsung.

Catatan:

Selain dokumen tersebut, untukkelengkapan SPJ di SKPD harus dilengkapi dengan :

  • Undangan (jika perjalanan dinas berdasar undangan penyelenggara)
  • Lembar Perhitungan Rampung Biaya Perjalanan Dinas, yang memuat rincian permintaan uang yang telah ditandatangani oleh verifikator/PPK dan atasan langsung.

 

Q : Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PPTK terhadap kegiatan SPPD yang telah dilaksanakan ?

A : Sebelum masuk ke bendahara/keuangan, PPTK terlebih dahulu harus memverifikasi berkas SPPD. Laporan Perjalanan dinas saat ini hanya sebuah formalitas. Seharusnya semua informasi harus dirangkum dalam LPD kemudian diverifikasi oleh PPTK. Bendahara hanya bertugas untuk mengecek kelengkapannya saja, seperti bukti-bukti perjalanan maupun LPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  Pasal 12 ayat 5 menyebutkan bahwa tugas PPTK mencakup :

  1. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  2. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.