Dasar Hukum Pembentukan

Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 08 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat , Bappeda, dan Lembaga Teknis pada Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara sebagai instansi pengawasan di daerah, maka gambaran umum pelayanan yang diberikan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
  2. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja dibidang pengawasan yang meliputi bidang pemerintahan, aparatur, pembangunan, pendapatan dan aset.
  3. Pemeriksaan kinerja / audit kinerja terhadap Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi.
  4. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
  5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah/Provinsi dan Perangkat Daerah dalam rangka menuju dan /atau mempertahankan opini “ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
  6. Asistensi dan Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
  7. Penanganan Pengaduan Masyarakat.
  8. Pengawasan terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM-MP yang dilakukan secara joint audit oleh BPKP dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
  9. Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk mengetahui penerapan akuntabitas kinerja instansi pemerintah baik Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara.
  10. Evaluasi atas peran Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai quality assurance dan consulting.
  11. Melakukan pengawasan tertentu bersama-sama dengan instansi terkait.
  12. Asistensi dalam penyusunan neraca aset pada unit kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi.
  13. Asistensi perencanaan dan penyusunan anggaran.
  14. Asistensi terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012 – 2014 yang dijabarkan dalam Rencana Aksi Daerah yang setiap tahunnya dibuat dan disusun oleh Pemerintah Daerah.
  15. Monitoring dan Evaluasi / Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, baik internal maupun eksternal.
  16. Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Utara (EKPPD).
  17. Pemeriksaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota yang meliputi bidang urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan bidang urusan wajib dan urusan pilihan lainnya.
  18. Pemeriksaan khusus terkait dengan adanya pengaduan yang bersumber dari masyarakat maupun instansi pemerintah dalam rangka membangun kepekaan terhadap perkembangan isu-isu aktual untuk tujuan Nasional dan Pemerintah Daerah.
  19. Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan Bupati / Walikota.
  20. Asistensi kepada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  21. Perencanaan atas Program dan Kegiatan Pengawasan.
  22. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan / Pengawasan.
  23. Pelaksanaan Urusan Tata Usaha dan Urusan Rumah Tangga Inspektorat.
  24. Pembinaan Disiplin Pengawai Inspektorat.
  25. Pemberian advis yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan
  26. Pemberdayaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD).
  27. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berkenaan dengan gambaran umum pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka dituntut adanya sumber daya manusia/ aparatur dibidang pengawasan yang memiliki kompetensi, pengalaman, komitmen dan berintegritas tinggi dalam rangka mewujudkan berhasilnya tugas-tugas dibidang pengawasan dalam rangka tercapainya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta bertanggung jawab.